Dibalik Euforia 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia

 

Memasuki Bulan Agustus sebagai Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia menyambutnya dengan suka cita. Bendera merah putih mulai dikibarkan di setiap rumah, gapura-gapura mulai dihias dengan hiasan tema kemerdekaan, umbul-umbul pun sudah mulai menghiasi baik jalan-jalan utama maupun jalan-jalan pelosok desa, dan lomba-lomba 17-an pun sudah mulai disiapkan untuk memperingati 72 tahun Indonesia merdeka. Begini lah “ritual” setiap tahun yang biasanya dilakukan rakyat Indonesia. Pertanda bahwa ada harapan besar bagi negri ini demi keutuhan bangsa ini karena masih banyak yang mencintai negara ini dan berpegang teguh pada pancasila. Kebahagian mereka menandakan mereka sangat menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu.

Euforia untuk meryakan kemerdekaan suatu negara bukan lah hal salah salah, namun yang saat ini cukupkah kita hanya merayakan kemerdekaan Indonesia secara simbolis seperti di atas? Apakah kita sudah benar-benar merdeka dari segala penjajahan di masa sekarang, tanpa harus meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh pahlawan yang dengan susah payah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia? Perjuangan kita sebenarnya belum cukup sampai di situ, banyak teror yang mengancam kemerdekaan Indonesia seperti korupsi, narkoba, diskriminasi yang akhirnya menghasilkan kekerasan kepada kaum-kaum marginal seperti rakyat miskin, perempuan dan anak. Di Kabupaten Magelang saja, hingga Bulan Juli 2017 total kasus kekerasan berbasis gender yang didampingi Sahabat Perempuan sebanyak 36 kasus dengan rincian 64% kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 30,5 % kasus Kekerasan Seksual Anak (KSA), dan sisanya Kekerasan Dalam Pacaran (KDP). Data ini belum termasuk data kasus yang masuk di Polres, RSUD, dan Pusat Pelayanan Terpadu, dan juga kasus-kasus kekerasan yang memang tidak dilaporkan.

 

Di era globalisasi sekarang siapa pun bisa menjadi pahlawan. Perjuangan pahlawan di masa dahulu dan di masa sekarang sangat berdeda, pahlawan di masa sekarang berjuang melawan penjajah yang  berbentuk seperti ketidakadilan terhadap kaum marginal, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini lah saatnya menjadi pahlawan. Tidak harus menjadi pahlawan untuk kasus-kasus besar yang terkadang untuk membayangkannya saja tidak sanggup. Mulailah dari hal-hal kecil di lingkungan seperti membantu orang tua, membantu orang yang membutuhkan, membantu para perempuan dan anak korban kekerasan. Jikalau merasa itu terlalu berat, minimal ubahlah cara pandang terhadap korban, bahwa korban adalah korban yang membutuhkan bantuan, bukan justru menyalahkan korban karena apa yang dipakai (yang terlihat dari luarnya saja). Pola pikir yang terbuka menjadi tombak dalam melawan berbagai teror yang menjajah orang-orang di jaman sekarang. Seperti belakangan ini yang terjadi pada masyarakat di mana mereka lupa bahwa mereka tinggal di Indonesia yang mengakui enam agama dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Begitu pun saat mengetahui perempuan korban kekerasan berbasis gender mereka cenderung melihat dari sisi perempuan, di mana dia berada saat kejadian, pakaian apa yang dikenakan, dan bukan fokus pada sanksi apa yang diberikan kepada pelaku kekerasan.

 

#GerakBersama

#MerdekaItuBebasDariKekerasanSeksual

Catatan Pendataan Kasus Bulan Januari-Juni 2017 di Sahabat Perempuan

Hingga Bulan Juni 2017 total kasus kekerasan berbasis gender yang masuk ke Sahabat Perempuan sebanyak 34 kasus dengan rincian 61% kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 32% kasus Kekerasan Seksual Anak (KSA), dan sisanya Kekerasan Dalam Pacaran (KDP). KDRT masih mendominasi kasus yang masuk ke Sahabat Perempuan. Namun dengan perbandingan persentase kasus KDRT dan KSA jangan sampai membuat kita lengah, karena 32% bukan angka yang kecil. Angka itu yang baru masuk di Sahabat Perempuan. Dengan adanya data kasus ini, menandakan bahwa kasus kekerasan seksual jumlahnya tidak sedikit. Pemerintah seharusnya memiliki perhatian lebih untuk kasus baik kekerasan terhadap perempuan secara umum dan kekerasan seksual secara khusus. Kabupaten Magelang sebenarnya sudah memiliki Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Namun, karena rancangan perbup terkait dengan perda ini sedang dalam proses penyelesaian, perda ini belum dapat diterapkan dalam penanganan kasus untuk perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Magelang. Di mana di dalam perbup ini diatur tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dengan demikian diperlukannya peran pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera mengesahkan rancangan Perbup Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi. Karena di dalam perda ini terdapat berbagai hal terkait pendampingan dari mulai pencegahan, pendampingan, apa saja hak-hak perempuan korban, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, hingga pemulihan pasca kejadian. Sehingga dengan adanya perda ini perempuan dan anak korban kekerasan diharapkan bisa mendapatkan keadilan dan penanganan yang layak. Adanya perda ini setidaknmya bisa menjadi angin segar bagi perempuan dan anak korban kekerasan, karena selain membutuhkan pendampingan saat proses hukum, mereka juga membutuhkan pendampingan pasca kejadian untuk pemulihan atas trauma yang dialami. Pendampingan psikologis ini pun harus dilakukan secara intensif untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seperti trauma healing agar korban tidak menjadi korban lagi atau bahkan menjadi pelaku. Ada beberapa korban yang didampingi Sahabat Perempuan kembali menjadi korban kekerasan karena trauma yang masih membekas disebabkan belum tuntasnya konseling psikologis dan rehabilitasi sosial untuk korban. Tak hanya itu terkadang korban pun bisa menjadi pelaku kekerasan akibat trauma yang dialami.

 

Untuk mendukung peran pemerintah dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, Sahabat Perempuan akan melaksanakan workshop penyusunan rancangan perbup kabupaten Magelang tentang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi. Workshop ini rencana akan dilakukan pada Bulan Agustus tahun 2017 mendatang dengan peserta workshop adalah anggota P2TP2A Kabupaten Magelang. 

Siaran Hari Anak

Siaran di Radio Gemilang
Tema : Anak, Teknologi, dan Kekerasan 
Tanggal: 12 Juli 2017

Bertepatan dengan peringatan Hari Anak pada tanggal 23 Juli mendatang, Sahabat Perempuan telah melakukan siaran di Radio Gemilang (RSPD) Kab. Magelang dengan tema Anak, Teknologi, dan Kekerasan. Tema ini diambil karena maraknya kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi pada anak-anak. Hal ini pun tak lepas dari pengaruh teknologi seperti sosial media, game online, konten-konten lainnya. Walaupun bukan menjadi faktor utama dari tindakan kekerasan, namun tak dipungkiri anak-anak sekarang yang terpapar teknologi secara berlebihan berimbas pada tingkat emosional dan efeknya pada tindakan kekerasan fisik, psikis, mau pun seksual. Perlunya peran lingkungan, guru, orang tua untuk lebih memperhatikan kegiatan anak-anaknya dan jangan sampai kalah canggih dibanding dengan anak-anaknya. Atur penggunaan gawai oleh anak, seperti hanya diberikan saat akhir minggu atau hari libur, atau mungkin dengan membatasi jam di hari-hari biasa.

Audiensi dengan Wakil Bupati Magelang

Setelah audiensi di RSUD Muntilan tim Sahabat Perempuan menuju Kantor Wakil Bupati Magelang yang berlokasi di Sawitan. Kedatangan tim Sahabat Perempuan disambut langsung oleh Wakil Bupati, Bapak Zaenal Arifin didampingi Kabid Pemberdayaan Pelrindungan Perempuan Kabupaten Magelang. Audiensi ini dimulai pada pukul 11.00 hingga 12.30 WIB. Tujuan audiensi ini adalah untuk menyampaikan kebutuhan rakyat terutama perempuan korban kekerasan dengan kewajiban negara, hal ini terkait dengan sudah disahkannya Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. 

Audiensi dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan Sahabat Perempuan melakukan audiensi di RSUD Kabupaten Magelang dan Wakil Bupati Magelang. Audiensi ini dilakukan pada Hari Kamis, 20 April 2017. Audiensi pertama dilakukan di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang pada pukul 9.30 hingga 10.30 WIB dan diterima oleh dokter, perawat dan juga psikolog RSUD. Tujuan audiensi di RSUD Muntilan ini adalah untuk peningkatan kerjasama dalam pelayanan di bidang kesehatan bagi perempuan korban kekerasan. Di dalam audiensi ini dibahas tekait dengan prosedur visum seperti apa, sebelumnya informasi ini tidak tersampaikan karena mekanisme belum tebangun di dalamnya. Namun dari pihak RSUD memiliki komitmen untuk membuat SOP mekanisme layanan visum, sosialisasi di dalam RSUD terkait layanan visum karena sebelumnya sudah ada layanan visum namun belum jelas mekanismenya. 

Training Kekerasan terhadap Perempuan dan Gender

Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, tidak hanya unsur pemerintah atau lembaga-lembaga sosial yang concern terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan tetapi yang paling utama adalah peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting sebagai upaya  preventif  dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Diharapkan masyarakat mampu melakukan dan menjalankan perannya sesegera mungkin apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan  yang terjadi di wilayah sekitarnya.

Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut pada tanggal 18-19 April 2017 Sahabat Perempuan melakukan Training Kekerasan terhadap Perempuan dan Gender di Balai Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Acara yang berlangsung selama dua hari dari jam 09.00 hingga 14.00 WIB ini melibatkan 20 peserta yang terdiri dari survivor trafficking, survivor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perwakilan masyarakat wilayah Bandongan dan community leader Sahabat Perrempuan. Ada pun tujuan dari training ini adalah

       1.      Memberikan pemahaman kepada peserta tentang  kekerasan terhadap          perempuan  dan gender

       2.    Memberikan pengetahuan tentang  perangkat hukum  dalam  upaya             penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak

      3.    Memberikan pengetahuan tentang layanan yang bisa diakses bagi                perempuan dan anak korban kekerasan

 

Team Sahahabat Perempuan sebagai fasilitator memberikan materi seputar apa itu sex dan gender, perbedaan sex dan gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan juga tentang berbagai jenis serta bentuk kekerasan terhadap perempuan. Di akhir training, peserta difasilitasi oleh tim Sahabat Perempuan untuk merencanakan tindak lanjut dari training ini yaitu akan dilakukannya pertemuan rutin sebulan sekali, para peserta ingin berbagi ilmu dengan orang lain setelah mendapat pelatihan ini serta mengubah pola pikir di dalam rumah tangga bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama di dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. 

Analisis data kasus Bulan Januari- Maret 2017

 

Total kasus yang masuk ke Sahabat Perempuan terdiri dari 64,8 % kasus KDRT, 35,3 % kasus KSA dan 5,9% KDP. Kasus yang masuk didominasi dari kecamatan Muntilan sebanyak 33,3%, sisanya dari beberapa kecamatan lain seperti Srumbung, Pakis, Windusari, Tempuran, Bandongan, Secang, Mertoyudan, Mungkid dan 2 kasus yang dilaporkan via telp dari Banjarnegara dan Cilacap, namun karena berasal dari wilayah luar wilayah dampingan, Sahabat peremuan merujuk kasus tersebut ke pemda setempat yang focus mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan. Banyaknya laporan kasus terbanyak dari wilayah kecamatan Muntilan tidak bias dijadikan sebagai tolok ukur bahwa kecamatan Muntilan mremiliki tingkat kekerasan tertinggi di Kabupaten Magelang. Ada banyak kemungkinan mengapa kasus terbanyak berasal dari Muntilan, seperti karena lokasi Muntilan dekat dengan kantor Sahabat Perempuan, sehingga banyak yang datang melapor ke Sahabat Perempuan, sedangkan kecamatan lain yang lokasinya jauh bisa jadi ada kasus namun karena jarak yang jauh sehingga mereka tidak melapor ke Sahabat Perempuan, atau kemungkinan lain sudah melaporkan ke polsek setempat. Selain itu, kemungkinan lain adalah korban tidak mau melaporkan kasusnya karena dianggap itu masalah privat dan tidak layak untuk dilaporkan karena dianggap aib.

Jenis kekerasan tertinggi adalah KDRT yaitu dengan berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Dari data yang lapor ke Sahabat Perempuan biasanya korban akan menceritakan apa yang mereka alami seperti dipukul, dicaci maki dan ditelantarkan secara ekonomi. Setelah konseling biasanya akan muncul pengalaman lain yang dialami koeban seperti pelaku mengajak berhubungan seksual padahal korban tidak menginginkannya. Sebagian orang akan mengangga bahwa korban bukan istri yang baik karena tidak menuruti kemauan suami, padahal faktanya pemaksaan hubungan seksual bila istri tidak menginginkan hubungan tersebut berarti korban sudah mengalami kekerasan seksual dengan kata lain terjadi perkosaan dalam pernikahan. Namun dalam masyarakat awam perkosaan dalam pernikahan menjadi hal yang tabu dan belum umum. Kebanyakan orang beranggapan bahwa istri sudah menjadi hak suami, dan istri wajib menuruti permintaan suami sebagai bentuk bakti terhadap suami. Dan banyak perempuan enggan untuk melaporkan apa yang dialami karena beberapa oknum aparat penegak hukum pun kadang juga masih bias dan belum begitu paham tentang perkosaan dalam pernikahan.  

Kasus perkosaan dalam pernikahan tidak hanya terjadi pada satu atau dua kasus, namun sebagiaan besar kasus KDRT biasanya ada kasus perkosaan dalam rumah tangga. Perlu adanya perhatian dari pihak aparat penegak hokum untuk melihat kembali bila terjadi kasus perkosaan dalam pernikahan, karena ini adalah realita dan bukan sebuah hal yang mustahil yang terjadi di dalam pernikahan. Selain itu, dengan adanya rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual yang sudah masuk ke prolegnas segera didorong untuk segera disahkan demi memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan seksual.

 

Berkaitan dengan peringatan hari kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2017, Kartini adalah sosok yang dekat dengan emansipasi wanita. Emansipasi wanita tak hanya keterlibatan perempuan dalam segala bidang yang biasanya dilakukan oleh laki-laki namun juga terkait dengan terpenuhinya hak asasi perempuan, dan yang terpenting adalah terbebasnya perempuan dari segala bentuk kekerasan. Sedangkan hingga kini kasus kekerasan terhadap peremuan masih tinggi, seperti contoh di Magelang saja hingga bulan Maret sudah ada 18 kasus, dimana kasus kekerasan seksual juga tidak sedikitnya jumlahnya. Tak hanya itu dari tahun 2016 lalu putusan untuk pelaku kekerasan seksual anak belum sepenuhnya adil untuk korban. Dari empat kasus yang diputus pengadilan semuanyta di bawah 10 tahun. Satu kasus menggunakan UUPA tahun 2002 di mana minimal hukuman adalah 3 tahun, diputus 5 tahun setelah melalui kasasi di Mahkamah Agung karena sempat diputus bebas oleh pengadilan negeri Mungkid. Sedangkan putusan lainnya juga tidak jauh dari batas minimal Undang Undang Perlindungan Anak tahun 2014 yaitu minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. 3 kasus lainnya diputus masing-masing 5 tahun, 5,5 tahun, dan 7 tahun. 

Catatan untuk Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017 Analisis Data Kasus Tahun 2016 Sahabat Perempuan

         Di tahun 2016, Sahabat Perempuan memberikan layanan bagi 69 perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender. Kasus tersebut terdiri dari KDRT sebanyak 36 kasus, KSA sebanyak 25 kasus, 4 Pelecehan seksual, dan 5 kekerasan dalam pacaran. Dari sekian kasus tersebut, 53 kasus diselesaikan secara litigasi, baik pidana mau pun perdata, dan sisanya secara non litigasi yaitu mengakses layanan konseling ke Sahabat Perempuan. Sebagai organisasi pengada layanan yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dan memiliki visi misi untuk melindungi hak-hak perempuan baik dewasa maupun anak perempuan, 100 % orang yang mengakses layanan ke Sahabat Perempuan adalah perempuan.

 

Sementara dari sisi pelaku, hampir 99 % adalah orang yang dikenal dan atau dekat dengan korban.  Pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami, dan atau ayah kandung. Sedangkan untuk kekerasan seksual,kekerasan dalam pacaran, dan pelecehan didominasi oleh  pacar, ayah  kandung, ayah tiri, sepupu. Hanya sedikit sekali pelaku kekerasan sexual yang benar-benar dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak dikenal..

 

Dari sisi pendidikan, 17 kasus korban didominasi lulusan SLTA, sedangkan pelaku didominasi lulusan SD sebanyak 21 kasus. Sedangkan untuk usia korban dan pelaku didominasi rentang usia 25-40 tahun masing-masing sebanyak 21 kasus untuk korban dan 17 kasus untuk pelaku. Ini artinya lebih banyak perempuan dalam usia produktif yang mengalami kekerasan berbasis gender dan mengakses layanan ke Sahabat Perempuan.

 

 

Pekerjaan korban dan pelaku pun bermacam-macam. Latar belakang pekerjaan pelaku didominasi buruh sebanyak 21 kasus , dan sisanya adalah tidak diketahui pekerjaannya, pelajar,guru, swasta, karyawan, PNS, tani, dan mahasiswa. Sedangkan latar belakang pekerjaan korban didominasi oleh pelajar sebanyak 15 kasus.

 

 

Di tahun 2016 ini ada 4 kasus kekerasan seksual anak yang sudah disidangkan dan terpantau oleh lembaga Sahabat Perempuan. Ke empat kasus tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid Magelang. Dari keempat kasus itu tiga diantaranya diputus bersalah dengan putusan 5 tahun, 5,5 tahun, dan 7,5 tahun penjara dan denda enam puluh juta rupiah dengan subsidair 2-3 bulan penjara. Memang terdengar bukan angka yang kecil, namun bila dibandingkan dengan hukuman maksimal 15 tahun ini sangat kecil, menyentuh angka 10 tahun pun tidak, ini relatif ringan dan bahkan mendekati batas minimal hukuman yaitu 5 tahun penjara. Bahkan dari keempat kasus tersebut ada satu kasus yang diputus bebas di pengadilan tingkat pertama ( saat ini masih kasasi di tingkat Mahkamah Agung) dengan alasan tidak cukup bukti bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual kepada korban, tidak ada saksi yang melihat, dan pelaku menyangkal apa yang sudah diakui saat bertemu dengan orang tua korban.

 

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, setiap korban berhak mendapat keadilan secara menyeluruh; keadilan hukum, keadilan social, ekonomi maupun budaya. Dari sisi keadilan hukum, seharusnya para pelaku kekerasan harus mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Selain hukuman tersebut harus mampu menciptakan kepastian hukum, juag harus mampu menciptakan rasa keadilan bagi korban.. Namun faktanya hampir semua putusan terkait dengan kekerasan seksual anak hanya memutuskan hukuman yang mendekati minimal. Fakta lain adalah kurangnya sensitifitas gender dalam penegakan hukum, pembacaan kekerasan sexual dalam kerangka yang sempit (bukan dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagaimana dinyatakan dalam konvensi internsional dan undang-undang nasional) telah berkontribusi pada putusan yang rendah pada banyak kasus kekerasan sexual di Magelang. Persoalan lain adalah kurang memadainya undang-undang nasional yang mengatur tentang kejahatan sexual di Negara kita. Oleh sebab itu hari perempuan internasiosnal ini sangat relevan untuk mendorong segera disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Sexual yang telah masuk ke Badan Legislatif DPR RI awal tahun ini

 

Monev Program UEP Kemensos RI

Workshop Case Conference

Sahabat Perempuan menuju Perpustakaan Online

       Pada Bulan September tahun 2015, Sahabat Perempuan bersama mitra Komnas Perempuan lain seperti LRC KJHAM, Upipa Wonosobo, Spek HAM, Rifka Annisa, Sapda, Ciqal, dan juga Aisyiyah Yogyakarta mengikuti pelatihan perpustakaan berbasis online yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan di Yogyakarta. Dalam pelatihan ini peserta diberi pelatihan terkait dengan tata cara dalam pembuatan buku induk, penglasifikasian buku, pelabelan buku hingga sampai dengan pemanfaatan aplikasi untuk perpustakaan online.

 

       Tepat satu tahun, pada Bulan September 2016 Komnas Perempuan bersama Komnas HAM mengasistensi Sahabat Permepuan sebagai tindak lanjut dari pelatihan perpustakaan online yang sudah dilakukan. Pada peretemuan kali ini Komnas Perempuan sudah membuatkan katalog perpustakaan berbasis website. Jadi melalui website ini semua orang bisa melihat koleksi buku di Perpustakaan Sahabat Perempuan dan bisa meminjam buku Sahabat Perempuan, tentu dengan syarat mendaftar sebagi member perpustakaan Sahabat Perempuan terlebih dahulu. Hingga Bulan Februari ini data buku yang dimiliki perpustakaan Sahabat Perempuan belum semuanya masuk di perpustakaan online dan masih akan teus diperbaharui. Koleksi buku kami bisa dicek di sahababatperempuan.pustakaham.id 

Workshop Teknik Konseling

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Talkshow Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Upaya Pencegahan Hubungan Seksual Sebelum Menikah

 

 Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016,  Sahabat Perempuan bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Muntilan untuk memperingatinya.  Bentuk acara kali ini adalah Talkshow Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Upaya Pencegahan Hubungan Seksual Sebelum Menikah dengan audiens adalah siswa SMA Negeri 1 Muntilan dan juga beberapa guru. Hal ini dilakukan agar pesan langsung sampai sasaran karena kasus kekerasan seksual yang didampingi Sahabat Perempuan kebanyakan adalah anak usia sekolah baik SMP maupun SMA, jadi strategi ini dilakukan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak. Acara ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 6 Desember 2016 dan dimulai pukul 14.00 WIB setelah mundur kurang lebih satu jam karena cuaca hujan deras dan  listrik padam. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kesadaran bahwa kejahatan seksual adalah pelanggaran HAM, mengajak generasi muda untuk telibat dalam penghapusan kekerasan seksual, mencegah hubungan seksual sebelum menikah beresiko tinggi untuk anak  karena faktor belum siapnya organ reproduksi, efek yang ditimbulkan yaitu penyakit menular seksual, hamil yang akan bedampak pada masa depan yang suram karena dikeluarkan dari sekolah. Ada pun narasumber talkshow ini adalah Dani Saputri dari Lembaga Advokasi Bumi, Heni dari Aisyiyah sekaligus dosen UMM, Endahri perwakilan guru BK SMA Negeri 1 Muntilan dan juga Suma Maulida Ketua Osis  SMA Negeri 1 Muntilan. Adapun yang dibahas dalam talkshow ini adalah tekait dengan kekerasan seksual menurut pandangan dan pengalaman dari masing-masing narasumber, hukum yang mengatur tentang larangan berhubungan seksual sat masih usia anak yaitu 0 – 18 tahun, sanksi apa yang akan didapatkan bila melakukan kekerasan seksual, dampak buruk bagi kesehatan reproduksi bila melakukan hubungan seksual di usia dini, dan juga dibahas tekait dengan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk prolegnas namun belum juga disahkan. Karena pada dasarnya kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan selain mengangkat tema penghapusan kekerasan seksual juga untuk mendorong segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di akhir sesi dibuka sesi tanya jawab dengan audiens, dan mereka sangat antusias untuk bertanya tekait kekerasan seksual, hukum yang mengatur, dan juga kesehatan reproduksi.

 

Sahabat Perempuan juga mengajak kerja sama seniman Magelang “Intuisi Musik Puisi” yang digawangi oleh Munir, Koordinator Forum Kilometer Nol. Intuisi musik puisi memainkan beberapa puisi yang dilagukan di antaranya adalah Membaca Tanda-Tanda karya Ismail Marjuki, puisi karya Chairil Anwar, dan juga satu lagu milik mereka sendiri dengan judul “Di Negeri Kaya Raya Kita Punya Apa?”.

 

 

Selain acara talkshow dan musik, Sahabat Perempuan juga menyediakan pojok photo booth sebagai bentuk dukungan siswa dan guru dalam penghapusan kekerasan seksual dan juga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi di booth ini siswa dan guru bisa berfoto yang kemudian mereka unggah di sosial media seperti instagram, facebook, atau twitter dengan hashtag #GerakBersama #16haktp #SahkanRUUPenghapusanKekerasanSeksual dan juga menulis di kertas terkait dukungan penghapusan kekerasan seksual yang kemudian ditempel di banner yang tersedia. 

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sahabat Perempuan

 

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dimulai tanggal 25 November hingga 10 Desember 2016 masih dengan tema yang sama yaitu Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk Prolegnas 2016 karena Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Hal ini bertujuan agar para korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan secara hukum. Dalam rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini Sahabat Perempuan memiliki beberapa agenda yaitu dimulai pada tanggal 25 November 2016, Sahabat Perempuan memasang  banner/spanduk di beberapa wilayah seperti Salam, Sawangan, Bandongan dan Srumbung sebagai upaya mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain untuk mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pemasangan banner ini juga bertujuan untuk memberikan informasi ada peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.

Pada tanggal 3 Desember 2016, Sahabat Perempuan melakukan talkshow di Radio Gemilang FM dengan Narasumber Dian Prihatini (Div.Informasi Dokumentasi dan Publikasi Sahabat Perempuan) dan Avyn Nur H (Div. Advokasi Kebijakan Sahabat Perempuan). Tema talkshow kali ini masih terkait dengan hari anti kekerasan terhadap perempuan yang mengangkat tema penghapusan kekerasan seksual dan dukungan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di dalam talkshow ini dibahas terkait kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke Sahabat Perempuan tahun di mana ada total 64 kasus (hingga November) kekerasan terhadap perempuan dengan rincian 31 kasus kekerasan seksual anak, 29 KDRT, 2 pelecehan seksual, dan 2 kekerasan dalam pacaran. Selain itu kami juga membahas tentang tema kampanye, dan juga puncak acara kampanye yang akan dilakukan.

Pada tahun-tahun sebelumnya biasanya Sahabat Perempuan melakukan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di ruang publik seperti tahun lalu yaitu jalan sehat dengan tema penghapusan kekerasan seksual di Kecamatan Muntilan, tahun 2011, 2012 kami melakukan happening art di Kecamatan Sawangan dan Grabag. Namun di tahun ini Sahabat Perempuan akan melakukan kampanye di sekolah dengan konsep acara talkshow dengan beberapa narasumber, dengan audiensnya adalah siswa siswi SMA, ada juga photo booth dimana para peserta bisa mengunggah foto ke berbagai media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram. Acara ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Muntilan pada hari Selasa, 6 Desember 2016.

 

 

Dimana Keadilan untuk Korban Kekerasan Seksual

 

Dimulai dengan munculnya kekerasan terhadap anak yang dialami seorang gadis kecil di Bali yang muncul di media, publik mengecam keras tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa gadis kecil ini. Publik semakin dibuat geram karena pelaku mengarah pada ibu angkat korban dan pekerja rumah tangga di rumahnya yang notabene adalah orang terdekat korban. Perkembangan kasus ini hakim memvonis 10 tahun untuk pekerja rumah tangga tersebut dan diajukan banding. Sebenarnya kekerasan anak sudah terjadi sejak lama, tak hanya kasus kekerasan fisik yang menyebabkan kematian, namun juga kekerasan psikis, kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma berkepanjangan. Seperti satu tahun sebelumnya kasus yang terjadi di salah satu sekolah internasional di Jakarta, di mana pelaku adalah guru korban. Hakim pun menjatuhkan vonis 11 tahun untuk guru tersebut.

 

Terlepas dari kasus-kasus yang terjadi di kota besar seperti Jakarta, di daerah pun juga terjadi kekerasan seksual anak yang jumlahnya tidak sedikit, seperti tahun 2015 lalu Sahabat Perempuan mendampingi kasus kekerasan sebanyak 30 kasus kekerasan seksual anak. Itu yang tercover Sahabat Perempuan, ada kemungkinan kasus lain yang tidak dilaporkan karena selesai secara kekeluargaan dengan alasan pelaku mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan menikahi korban bila korban hamil. Padahal menikahi korban bukan solusi menyelesaikan kasus kekerasan anak, justru awal akan terjadinya kasus KDRT dimana keduanya menikah tanpa ada kesiapan secara mental maupun ekonomi.

 

Kasus kekerasan seksual anak yang didampingi Sahabat Perempuan kebanyakan menyelesaikan secara hukum, namun tidak semua hasil putusan memuaskan untuk keadilan korban. Tidak seperti yang terjadi di Jakarta yang vonis untuk pelaku mencapai 11 tahun penjara, sedangkan beberapa kasus yang didampingi Sahabat Perempuan kebanyakan putusan hanya batas minimal sesuai Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yaitu 5 tahun penjara dan maksimal 9 tahun penjara, menyentuh angka 10 pun tidak, bahkan ada juga putusan bebas untuk pelaku. Padahal maksimal hukuman untuk pelaku kekerasan seksual anak adalah 15 tahun penjara. Di mana dalam kasus ini kendalanya ketiadaan saksi yang melihat keduanya dan penyangkalan pelaku, akhirnya menggunakan saksi ahli. Namun hasilnya nihil dan membebaskan pelaku.

 

Perbedaan yang terjadi di Jakarta dan di Magelang ini adalah, Jakarta adalah kota besar yang bila ada kasus kekerasan terutama kekerasan seksual maka media akan berlomba-lomba untuk meliput ditambah lagi dengan tempatnya adalah sekolah internasional, berbeda dengan Magelang yang kabupaten di daerah yang jauh dari hiruk pikuk media massa nasional, dan sehingga tidak semua orang tahu tentang tingginya kasus kekerasan seksual di Magelang.

 

Peran media sebenarnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di suatu tempat tetapi juga bisa memberikan informasi sejauh mana keseriusan pemerintah daerah maupun pusat dalam upaya penanganan dan pengurangan kekerasan seksual anak yang semakin banyak terjadi terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk di prolegnas 2016 dan menunggu palu diketok untuk pengesahannya. Tak hanya itu melalui media akhirnya masyarakat tahu seberapa adilkah hakim dalam membuat putusan untuk kasus kekerasan seksual anak. Menjadi pertanyaan besar saat kasus yang diliput media menghasilkan putusan tinggi hingga 11 tahun, sedangkan yang tidak diliput media hanya hukuman minimal. Apakah ini kebetulan?. Tapi semoga hanya kebetulan saja sehingga ke depannya keadilan untuk para korban kekeraan seksual segera diwujudkan, meski pun tidak ada media yang meliput.

Pelatihan Advokasi Untuk Komunitas Desa Gondowangi

 

Setelah Pelatihan Advokasi yang dilakukan di Desa Polengan< Kecamatan Srumbung pada Bulan April, tanggal 10-12 dilakukan di komunitas Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan. Pelatihan kali ini diikuti oleh 22 orang terdiri dari anggota komunitas dan perangkat desa. 

Pelatihan Advokasi PPT Desa Polengan

 

Pelatihan Advokasi PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Desa Polengan, Srumbung, Kabupaten Magelang. Acara ini berlangsung selama tiga hari dan bertempat di Balai Desa Polengan. Peserta pelatihan ini terdiri dari perangkat desa, kadus, dan ibu-ibu yan aktif dalam PPT Desa Polengan yang berjumlah 25 orang. Tujuan dari Pelatihan ini adalah agar peserta memahami tahapan advokasi agar mampu diaplikasikan dalam proses advokasi ke pemerintah. Ada pun materi yang menjadi bahan dalam pelatihan ini adalah Analisa Sosial, Analisa Gender, Dasar Advokasi, Strategi dan Pendekatan Advokasi, Prinsip dan Tahapan Advokasi, dan Gender Budget. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah diskusi kelompok dan sumbang saran. Di penghujung pelatihan diisi dengan Rencana Tindak (RTL) Lanjut pasca selesainya acara pelatihan ini ke depannya. Dari hasil diskusi diperoleh beberapa rencana lanjutan yaitu 

  1. Pertemuan rutin 1 bulan sekali
  2. Studi banding
  3. Pelatihan
  4. Perencanaan program dan anggaran

 

Sahabat Perempuan

 Sahabat Perempuan adalah suatu organisasi terletak di Magelang, Java Tengah. Tujuannya adalah mendukung perempuan dan anak-anak.